PEMANFAATAN
POTENSI SEKTOR MARITIM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI BANGSA
Sejarah
menunjukan bahwa pada masalalu, indonesia memiliki pengaruh yang sangat dominan
di wilayah Asia Tenggara, terutama karena adanya kekuatan maritim besar dibawah
Kerajaan Sriwijaya dan kemudian Majapahit. Selain itu, banyak bukti prasejarah di pulau Muna, Seram dan Arguni
yang diperkirakan merupakan hasil budaya manusia sekitar tahun 10.000 sebelum
masehi. Bukti sejarah tersebut berupa gua yang dipenuhi perahu layar. Ada pula
penggalan sejarah sebelum masehi berupa bekas Kerajaan Marina yang didirikan
perantau dari Nusantara yang ditemukan di wilayah Madagaskar. Tentu pengaruh
kekuasaan tersebut dapat diperoleh bangsa Indonesia waktu itu karena kemampuan
membangun kapal dan armada yang layak laut, bahkan mampu berlaya sampai lebih
4.000 mil. (Zulkifli Rahman,2012:14).
 |
| Ahmad Priatna |
Sebagai
negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, dengan luas dua per tiganya
terdiri atas lautan dan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km,
Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat besar dan beraneka-ragam. Kekayaan
laut tersebut berupa sumber daya alam yang dapat diperbarui (perikanan, terumbu
karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produkproduk bioteknologi), sumber
daya alam yang tak dapat diperbarui (minyak dan gas bumi, timah, bijih besi,
bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (pasang-surut, gelombang, angin,
dan OTEC atau Ocean Thermal Energy Conversion), dan jasa-jasa lingkungan
kelautan seperti pariwisata bahari dan transportasi laut. (Joko Pramono,2005:12).
Potensi
laut Indonesia dipaparkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, selaku Ketua
Harian Dewan Kelautan Indonesia pada Rapat Kerja Komisi IV DPR-RI dengan Dewan
Kelautan Indonesia pada senin, 17 Mei 2010 jam 10.00 WIB, sebagai berikut
(pertahun):
a. Perikanan
US$ 32 miliar (KRP, 2007)
b. Wilayah
Pesisir US$ 56 miliar (AJB, 1997)
c. Bioteknoloogi
US$ 40 miliar (PKSPL-IPB,1997)
d. Wisata
Bahari US$ 2 miliar (DEPPUDBAR,2004)
e. Minyak
Bumi US$ 21 miliar (ESDM,2004)
f. Transortasi
laut US$ 20 miliar (Dephub,2003)
Total
potensi laut Indonesia US$ 171 miliar pertahun. (Bonar Simangungsong,2015:71).
Negara adalah bentuk masyarakat yang terpenting, dan
pemerintah adalah susunan masyarakat yang terkuat dan berpengaruh. Oleh sebab
itu pemerintah yang pertama berkewajiban menegakkan keadilan. Perwujudan
menegakan keadilan yang terpenting dan berpengaruh ialah menegakan keadilan di
bidang ekonomi atau pembagian kekayaan di antara anggota masyarakat. (Asep
Sholahuddin,2014:132). Pemerintah memiliki keharusan mengelola perekonomian,
agar kemerataan pembangunan ekonomi dapat tercipta.
Salah satu unsur penting dalam
pembangunan ekonomi adalah adanya partisipasi masyarakat dan desentralisasi
pengelolaan. Implementasi dari adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
pengelolaan wilayah pesisir dan laut adalah pengelolaan sumber daya perikanan
berbasis masyarakat. Pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat
didefinisikan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan
kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya perikanannya sendiri
dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan dan keinginan, tujuan serta
aspirasinya (Nikijuluw,2002:64). Dua komponen penting keberhasilan pengelolaan berbasis
masyarakat adalah:
1. Konsensus
yang jelas dari tiga pelaku utama, yaitu: Pemerintah, Masyarakat Pesisir, dan
Peneliti (Sosial, Ekonomi, dan Sumber daya).
2. Pemahaman
yang mendalam dari masing-masing pelaku utama akan peran dan tanggung jawabnya
dalam mengimplementasikan program pengelolaan berbasis masyarakat.
(Dahuri,2003:36). Pengelolaan atau pembangunan berbasis masyarakat diawali oleh
Korten, yang memunculkan teori baru yang menyajikan potensi baru yang penting
guna memantapkan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia, keadilan dan
kelestarian pembangunan itu sendiri, yang disebut teori pembangunan yang
berpusat pada rakyat. Teori ini menyatakan bahwa proses pembangunan harus
berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia, bukan pada pertumbuhan ekonomi
melalui pasar maupun memperkuat negara. (Mardikanto,2012:98).
Bercermin pada sejarah, kita harus meneguhkan kembali jatidiri
bangsa sebagai penghuni Negara Maritim, beranjak dengan visi dan strategi
cerdas dan kreatif untuk keluar dari paradigma agraris tradisional ke arah
paradigma maritim yang rasional dan berwawasan global. Sebab kalau tidak,
kegemilangan masa lalu hanya akan
menjadi wacana tanpa makna, jika kepemimpinan nasional tidak segera memutar
kemudi ke arah Visi Negara maritim. Oleh karenanya, pemanfaatan potensi sumber
daya maritim harus dibudi daya kembangkan secara maksimal, agar ekonomi
pembangunan nasional dapat tumbuh dan kembang secara merata.
Salah satu unsur penting dalam pembangunan ekonomi adalah adanya partisipasi
masyarakat dan desentralisasi pengelolaan. Implementasi dari adanya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan pengelolaan wilayah pesisir dan laut adalah
pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat.
Dengan
begitu besarnya potensi sektor maritim Indonesia, maka akan sangat disayangkan
jika potensi ini tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Keberhasilan memanfaatkan
potensi sektor maritim secara maksimal dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang
saat ini melambat karena pengaruh situasi global. Namun untuk mewujudkan sektor
maritim yang maju tidak akan mudah, karena ini merupakan pekerjaan besar yang
butuh perencanaan matang dan usaha keras. Pemerintah sebaiknya membuat suatu
masterplan yang memuat perencanaan sistematis dan target pembangunan dan
pengembangan sektor maritim untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan
demikian, pemerintah dapat dengan mudah mengukur pencapaian program ini,
sekaligus mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat
pelaksanaannya.
oleh : Ahmad Priatna (Ketua Umum HMI Komipam 2014-2015)
0 komentar:
Posting Komentar