 |
| korupsi Pengadaan Alkes dan Pembangunan Puskesmas Kota Tangerang Selatan |
Senin (14/09/15) puluhan masa dari Koalisi
Masyarakat Sipil Kota Tangerang Selatan menggelar aksi di depan gedung KPK, Kuningan Jakarta. Masa aksi menuntut dan mendesak agar KPK
lebih progresif mengusut tuntas dugaan
korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit dan Pembangunan Puskesmas di Kota
Tangerang Selatan.
Koalisi yang terdiri dari beberapa
LSM, NGO dan Organisasi Mahasiswa yang ada di Tangerang Selatatan yang
memang konsentrasi terhadap isu-isu Korupsi di Tangerang Selatan terdiri dari
TRUTH, IKA SAKTI, HMI KOMIPAM, HIMAPOL UMJ dll menduga kasus korupsi yang
menyeret walikota tangerang selatan Airin Rahmi Diany sekaligus Petahana dalam
pilkada serentak akhir tahun ini. Pada kesempatan tersebut Koalisi Masyarakat
Sipil Tangerang Selatan tidak hanya melakukan aksi demonstrasi yang menuntut
KPK agar lebih gesit tapi juga membawa beberapa Fakta Persidangan serta bukti-bukti
tambahan yang selanjutnya akan di serahkan langsung ke KPK.
Setelah mengelar aksi selama hampir 2
jam yang di dalam nya menampilkan teatrikal menggambarkan bagaimana Kepala Dinas Kesehatan
Tangerang Selatan memberikan kotak kepada Walikota Tangerang Selatan dengan
symbol alat kesehatan bertuliskan “THR Walkot”. dalam fakta persidangan memang di
sebutkan bahwa Airin Rahmi Diany menerima THR sebesar 50 Juta dan Benyamin Davnie 30 Juta dari
Dadang M.epit yang sudah menjadi tersangka, Airin yang terungkap jelas
melakukan persengkongkolan jahat dengan TCW yang berstatus tersangka atas kasus ALKES Banten dan
Tangsel tapi sampai saat ini Airin masih melenggang bebas dengan hanya status
saksi.
Setelah mengelar aksi teatrikal beberapa
masa pun di terima oleh perwakilan KPK untuk melaporkan beberapa fakta
persidangan serta bukti-bukti tambahan. Namun sebelum masuk dan diterima oleh
Dumas KPK, terlebih dahulu kami menyerahkan Kado yang bertuliskan THR dan Jarum
suntik secara simbolis untuk menunjukkan bahwa itu adalah bagian dari bukti
yang kami serahkan kepada KPK atas dugaan korupsi pengadaan Alkes dan Pembangunan
Puskesmas Kota Tangerang Selatan. Setelah itu kami diterima oleh Dumas KPK
untuk menyerahkan laporan secara tertutup dengan Deputi pengaduan masyarakat.
Setelah diterima oleh Dumas KPK untuk
melakukan Audiensi, sesuai hasil dari diskusi dan laporan tersebut
mempertanyakan ketegasan KPK dalam pengembangan kasus-kasus korupsi yang ada di
Banten khususnya Tangerang Selatan, dalam paparannya Deputi Pengaduan
Masyarakat menjelaskan bahwa ‘’KPK tidak akan terus melakukan penyidikan atas
kasus yang ada di Tangerang Selatan ini, terlebih setelah laporan teman-teman
sudah masuk, namun akan dikaji terlebih dahulu di ekspos”. Ujar Dumas KPK
“KPK tidak akan menurunkan tensi dan
akan terus progresif dalam menangani kaus-kasus yang masuk ke KPK sekalipun pada momen kali ini adalah
momen PILKADA, namun ini tidak akan mempengaruhi pergerakan KPK sama sekali”
tambahnya.
Setelah audiensi, kami selanjutnya
menyerahkan berkas laporan kami kepada bagian pengaduan dan kami akan terus
memantau sejauh mana perkembangan laporan kami terhadap KPK.
Koordinator HMI Komisariat Pamulang: Jupri Nugroho
0 komentar:
Posting Komentar